Perekonomian Indonesia

BAB 1

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Pengertian Sistem

            Sistem merupakan suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa masyarakat, untuk suatu sistem actor, makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat, untuk suatu peralatan, data, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.

Keserasian hubungan antarsubjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan petunjuk dapat dijalankan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistemnya. Guna membentuk dan memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh subjek yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Kaidah atau norma act berupa aturan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan satu sama lain.

Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, acto atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.

Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :

1.  Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.

2.  Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).

3.  Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.

4.  Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.

5.  Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.

6.  Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.

Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :

a.  Sistem pemilikan sumber daya atau actor-faktor produksi.

b.  Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

c.  Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem ekonomi kapitalisme mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau actor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak adanya kekangan atau batasan bagi orang perorang dalam menerima imbalan atas perstasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.

Sistem ekonomi sosialisme adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomo atau actor produksi diklaim sebagai milik Negara. Lebih menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan memajukan perkonomian. Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan pada kebutuhan, bukan bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok ekonomi, yaitu :

•   What, apa yang diproduksi?
•   How, bagaimana memproduksinya
•   For Whom, untuk siapa diproduksi?

Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh Negara berkembang atau Negara dunia ketiga. Yang diantaranya cukup konsisten meramu resep campuran, yang berarti kadar kapitalismenya selalu tinggi dan bobor sosialismenya senantiasa lebih besar.

Persaingan Terkendali

Dari sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau actor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.

Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha , tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.

Kadar  Kapitalisme dan Sosialisme 

            Unsure-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam perngorganisasian ekonomi Indonesia. Ada 2 pendekatan untuk melihat kadar masing-masing sistem tersebut, dengan :

•   Pendekatan Faktual-Struktural yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian.
•   Pendekatan Sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa siorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengatur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural, digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan :

Y = C + I + G + (X – M)

Dalam mengunakan rumus diatas dirinci menurut pengunaan atau sector pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.

BAB 2

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Masa Pra Kolonial 

Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku.

Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.

Mereka memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang sangat dekat secara geografis.

Dari catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut. Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga, proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan, cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state) dan juga sistem pertanian.

Monopoli VOC

Dengan berbagai cara VOC berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia serta pelabuhan-pelabuhan penting. Kecuali itu, juga berusaha memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana VOC menjalankan usahanya tersebut? Pertama-tama berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting, yang akan dijadikan pusat VOC. Untuk keperluan tersebut ia mengincar kota Jayakarta. Ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta. Mula-mula VOC mendapat izin dari Pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tetapi ketika gubernur jenderal dijabat oleh J.P. Coen, Pangeran Wijayakrama diserangnya. Kota Jayakarta direbut dan dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta, J.P. Coen membangun sebuah kota baru. Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa tersebut pada tahun 1619. Kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC. Setelah memiliki sebuah kota sebagai pusatnya, maka kedudukan VOC makin kuat. Usaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting ditingkatkan. Cara melakukannya dengan politik dividi et impera atau politik mengadu domba. Mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi lemah, sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut :

1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC.

2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC.

3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC.

Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora, yang dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, maka pelanggarnya dijatuhi hukuman. Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh. Bukan main kejamnya tindakan VOC waktu itu. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh atau dijadikan budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya, karena ngeri melihat kekejaman Belanda. Tidak sedikit yang meninggal di hutan atau gunung karena kelaparan. Tanah milik rakyat yang ditinggalkan, oleh VOC dibagi-bagikan kepada pegawainya. Karena kekejaman tersebut maka timbulah perlawanan di berbagai daerah.

Sistem Tanam Paksa

Peristiwa naiknya Gubernur Jenderal van den Bosch pada tanggal 16 Januari 1830 menggantikan Gubernur Jenderal van der Capellen menandai kebangkitan kekuasaan kaum konservatif di Parlemen Belanda. Pada pemerintahan baru ini, van den Bosch menerapkan aturan yang disebut dengan Cultuurstelsel (Cultivation System) yang berarti sistem tanam paksa yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Sistem tanam paksa ini merupakan era paling eksploitatif dalam pemerintahan Hindia Belanda dimana sistem ini lebih keras dan kejam karena dalam prakteknya banyak sekali penyimpangan yang justru dilakukan oleh penguasa lokal akibat adanya Cultuur Procenten.

       Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya dengan herga yang ditetapkan pemerintah Belanda ternyata menjadi aset penting karena mampu mencukupi dan menciptakan kemakmuran negeri Belanda, bahkan Bosch mendapat gelar Graaf dari pemerintahannya atas keberhasilannya di tahun 1839. Namun disisi lain hal ini mengakibatkan rakyat banyak yang menderita dan sengsara. Akhirnya pemerintah Belanda bereaksi dengan munculnya pertentangan antara golongan liberal dan humanis dan di tahun 1870 secara resmi sistem tanam paksa dihapus dengan munculnya Undang-Undang Land Reform (Agraria). Walaupun pada dasarnya sistem tanam paksa sangat menyengsarakan rakyat, ternyata memiliki hal positif diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan, mengenal tanaman baru dan teknik penanamannya.

Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

Sistem liberal kapitalis adalah sistem dimana warga negara diberi kebebasan untuk menetukan kegiatan ekonominya sesuai keahlian yang dimiliki orang tersebut dan dikembangkan secara bebas dengan sumber daya yang ada.

Ciri - ciri :

a.  Masyarakat diberi kebebasan.

Maksud : Setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak dibatasi oleh pemerintah.

b.  Pemerintah tidak ikut campur tangan.

Maksud : Sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah tidak peduli/ikut campur tangan.

c.  Masyarakat terbagi menjadi dua golongan.

Maksud : Masyarakat umum terbagi menjadi golongan penguasa dan golongan rakyat kecil/miskin.

d.  Timbul persaingan dalam masyarakat.

Maksud : Masyarakat saling bersaing dalam kegiatan ekonomi.

e.  Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.

Maksud : Apa yang dilakuakn di pasar merupakan suatu tindakan ekonomi.

f.   Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Maksud : Kegiatan ekonomi yang dilakuakan untuk mewujudkan sesuatu barang yang berkualitas tinggi.

Contoh sistem ekonomi kapitalis :

Kepemilikan licensy oleh perorangan karena keahliannya,contoh:

1.   1. Kepemilikan licency rangka dan aerodinamika pesawat terbang oleh Prof Dr.Ing. Bj Habibie.  

2. Kepemilikan Licency Microsoft Office oleh perusahaan Bill Gates. 

Keuntungan :

1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat.

Maksud : Semangat untuk menunjukkan inisiatif dan kreasi mereka

2) Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi.

Maksud : Semua individu bebas sebebas-bebasnya memiliki sumber daya produksi

3) Timbul persaingan semangat untuk maju.

Maksud : Persaingan –persaingan yang timbul membuat semangat untuk maju

4) Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi.

Maksud : Barang-barang yang dihasilkan bermutu tinggi

5) Efisiensi dan efektifitas tinggi.

Maksud : Efisiensi yang dimiliki dan efektifitas yang tinggi sangat perlu

Kelemahan :

1) Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.

 Maksud : Menjatuhkan pesaingnya dengan curang yang tidak semestinya.                                      

 2) Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Maksud : Orang yang mendapat pekerjaan semakin kaya dan orang yang tidak mendapat pekerjaan menjadi semakin miskin.

3) Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

Maksud : Masyarakat banyak melakukan monopoli perdagangan sebab mereka tidak diatur oleh pemerintah.  

4) Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan.

Maksud : Pemerataan pendapatan yang dimiliki sangat sulit

Masa pendudukan Jepang 
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
 

Cita - Cita Ekonomi Merdeka

Pembangunan ekonomi indonesia seudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik modern.

Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu:

1. Soal ideologi: bagaimanamengadakan susunan ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong menolong.
2. Soal praktik: politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.
3. Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.

Dalam pada itu, sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350 tahun) susunan perekonomian Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi mental yang sangat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari rasa rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mengangkat moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan pembangunan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan struktur ekonomi yang kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem ekonomi yang demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik.

Pilihan strategi pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan telah dijalankan selama masa PJP (pembangunan jangka panjang) I. beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indoensia menjadi penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua perusahaan yang memberikan kontribusi pada ekonomi Indoensia masih didominasi oleh perusahaan perusahaan multi nasional (Multi National Corporation/ MNC). Hal ini mengundang keprihatinan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

Kesenjangan ekonomi merupakan fenomena yang menonjol selama masa PJP I. angka kemiskinan masyarakat Indonesia memang mengalami penurunan. Akan tetapi tingkat kemiskinan dan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat semakin merosot jauh. Praktik perekonomian yang dijalankan selama lebih dari 50 tahun kemerdekaan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan.

Persoalan yang menjadi pusat perhatian banyak pengamat dan kalangan bisnis adalah kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor. Kesenjangan dalam penguasaan skala bisnis terjadi antara sektor formal dan informal, kecil dan besar. Di satu pihak, terdapat fenomena konglomerasi yang menguasai sektor bisnis dan memberikan kontribusi terbesar PNB Indonesia. Namun di pihak lain, terdapat kesenjangan penguasaan akses ekonomi dan bisnis bagi sektor bisnis menengah, kecil, dan koperasi.

Sejak tahun 1993, Indoensia mulai mengubah paradigma pembangunan dengan lebih menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini diakibatkan masih besarnya jumlah rakyat Indonesia yang miskin. Setelah berjalan selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1997 atau sekitar 11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem dan model pembangunan ekonomi dan bisnis selama ini telah sesuai dengan kehendak dan cita-cita bersama.

Dan dengan cara bagaimana perkembangan bisnis yang terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model hubungan bisnis yang dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak relevan dalam menghadapi pasar global.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI, kosongnya kas negara akibat penjajahan, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
 Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
 Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

BAB 3

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI INDONESIA

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.
 Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Sierra Leone, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut.
Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak diekspliotasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas, minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut.
Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatanya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut:
1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).
3. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang.
4. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.

kebijakan sumber daya alam

Kebijakan pengelolan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Indonesia masih jauh dari amanat konstitusi yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi-politik neoliberal kapitalistik yang diakomodasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah menempatkan sumberdaya alam hanya sebatas komoditi yang diorientasikan untuk memenuhi kepentingan pasar. Kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, ketimpangan penguasaan akses dan kontrol, ketidakadilan dan bahkan lebih jauh telah  menyebabkan kerusakan pada air, tanah dan udara yang berakibat pada bencana ekologis dan tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber kehidupan mereka.

Diperlukan tindakan sistematis untuk memulihkan dan melindungi kondisi ekologis, sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan menjamin akses dan kontrol rakyat atas sumber-sumber kehidupan yang adil dan lestari.

Dominasi SDA di indonesia

Dominasi asing merupakan permasalahan penting di bidang energi negara. Penguasaan asing atas sumber daya alam telah banyak menimbulkan persoalan, tidak hanya bidang energi tapi juga merambah kepada kehidupan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

“Campur tangan intervensi asing terhadap kenaikan harga BBM cenderung terasa. Kenaikan harga BBM disebabkan kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi nasional yang selalu di intervensi oleh kekuatan asing yang ingin mengontrol energi di seluruh dunia,” ujar Direktur SMC Syahganda Nainggolan saat diskusi bertema ‘Dampak Kenaikan BBM dan Upaya Kemandirian Energi’ yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Galeri Cafe TIM, Selasa (25/6).

Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mencapai kemandirian energi selama masih ada intervensi asing dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu, kata dia, banyaknya mafia migas yang ingin mencari keuntungan pribadi membuat indonesia tidak bisa optimal dalam memanfaatkan energi yang ada untuk mememuhi kebutuhan nasional.

“Hal ini masih bisa di antisipasi apabila dilakukan perbaikan di sektor hulu. Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan,” ungkap dia.

Selain kenaikan harga BBM, lanjut Syahganda, kegagalan lain pemerintah yakni adanya pemberian kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat. Menurutnya, kegagalan itu terlihat dari cara koordinasi pemerintah pusat dengan pemda lokal yang kurang setuju dengan pemberian BLSM.

“Terbukti sejumlah Kepala Desa (Kades) menolak menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Mereka menganggap pemberian BLSM oleh pemerintah pusat, tidak bisa memberikan solusi atas kondisi kemiskinan masyarakat saat ini. Pemberian BLSM hanya sebagai upaya politisasi kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya. (308)

BAB 4

Produk domestik bruto,pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi

produk domestik bruto 

Produk Domestik Bruto adalah disingkat (PDB) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

pertumbuhan dan perubahan ekonomi 

      Pertumbuhan Ekonomi

              Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan[1]. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

              Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan dan pemerintah meningkat.[2]

              Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social[3]

 Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

              Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. [4]

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

1.         Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

2.         Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

3.         Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

4.         Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

5.         Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

6.         Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

7.         Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

8.         Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

pertumbuhan ekonomi selama orde baru hingga saat ini

      Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis  

       Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro. Dua di antaranya yang umum digunakan adalah tingkat PN per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahun.

          Resensi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDB atau PN di NM, yang secara bersama mendominasi perdagangan dunia, mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia, yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca perdagangan.

          Pada awalnya, salah satu faktor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan invertasi di dalam negeri selama masa krisis, seperti juga di negara-negara Asia lain yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand), adalah karena kerugian besar yang di alami oleh banyak perusahaan swata akibat depresiasi rupiah yang besar, sementara uang luar negerinya dalam mata uang dolas AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu ke depan (forward).

faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi di indonesia

Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

  

Country	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*
Cambodia	6.2	8.6	10.0	13.4	10.4	9.5	9.0
China	9.1	10.0	10.1	10.4	10.7	10.0	9.8
Hong Kong	1.8	3.2	8.6	7.5	6.8	5.4	5.2
India	3.8	8.5	7.5	9.0	9.2	8.0	8.3
Indonesia	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.0	6.3
Japan	0.3	1.4	2.7	1.9	2.2	-	-
Korea	7.0	3.1	4.7	4.0	5.0	4.5	4.8
Laos	5.9	6.1	6.4	7.0	7.3	6.8	6.5
Malaysia	4.4	5.5	7.2	5.2	5.9	5.4	5.7
Philippines	4.4	4.9	6.2	5.0	5.4	5.4	5.7
Singapore	4.2	3.1	8.8	6.6	7.9	6.0	5.5
Thailand	5.3	7.1	6.3	4.5	5.0	4.0	5.0
Vietnam	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.3	8.5

*Forecasted for 2007-2008

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi:

a) Faktor internal yang mencakup factor ekonomi dan non ekonomi (politik, social dan keamanan).

Faktor ekonomi mencakup: pengendalian terhadap inflasi, cadangan devisa, rasio hutang Ln terhadap PDB, dan kondisi perbankan, serta kesiapan dunia usaha.

b)  Faktor eksternal adalah faktor-faktor ekonomi yang mencakup perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Ekspor Produk Dunia per Wilayah , 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and 2007

	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2007
	VOLUE (Billion dollars)
World	59	84	157	579	1838	3675	7375	13619
	SHARE (percentage)
World	100	100	100	100	100	100	100	100
North America	28.1	24.8	19.9	17.3	16.8	18	15.8	13.6
South and Central America	11.3	9.7	6.4	4.3	4.4	3	3	3.7
Europe	35.1	39.4	47.8	50.9	43.5	45.4	45.9	42.4
Africa	7.3	6.5	5.7	4.8	4.5	2.5	2.4	3.1
Middle East	2	2.7	3.2	4.1	6.8	3.5	4.1	5.6
Asia	14	13.4	12.5	14.9	19.1	26.1	26.2	27.9
USSR, Former	2.2	3.5	4.6	3.7	5	-	-	-

perubahan struktur ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka panjang (PDB/PN) merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industry (sector non primer) terutama industry manufaktur dengan increasing return to scale.

Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi/transformasi structural merupakan serangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam aggregate demand, perdagangan LN, dan aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Teori perubahan struktur ekonomi:

a.        Teori Arthur Lewis (Teori migrasi)

Teori ini membahas pembangunan di pedesaan (perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sector utama) dan perkotaaan (perekonomian modern dengan industry sebagai sector utama).

Di pedesaan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga kelebihan supply TK dan tingkat hidup yang subsistence, sehingga produk marjinalnya sama dengan nol dengan upah yang rendah.  Produk marjinal = 0 berarti fungsi produksi sector pertanian telah optimal.

Jika jumlah TK > dari titik optimal, maka produktivitas menurun dan upah menurun.

Dengan mengurangi jumlah TK yang terlalu banyak dibandingkan tanah dan capital tidak merubah jumlah outputnya.

Diperkotaan, sector industry kekurangan TK, sehingga produktivitas TK menjadi tinggi dan nilai produk marjinalnya positif yang menunjukkan fungsi produksinya belum mencapai titik optimal, sehingga upahnya juga tinggi.

Perbedaan upah ini menyebabkan migrasi/urbanisasi TK dari desa ke kota, sehingga upah TK meningkat dan akhirnya pendapatan Negara meningkat.

Pendapatan yang meningkat meningkatkan permintaan makanan (output meningkat) dan dalam jangka panjang pereonomian pedesaan tumbuh dan permintaan produk industry dan jasa meningkat yang menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produk non pertanian.

b.       Teori Arthur Lewis (Teori transformasi structural/pattern of development)

Teori ini memfokuskan pada perubahan struktur ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sector industry sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita merubah:

·      Pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa

·      Akumulasi capital secara fisik dan SDM

·      Perkambangan kota dan industry

·      Penurunan laju pertumbuhan penduduk

·      Ukuran keluarga yang kecil

·      Sector ekonomi didominasi oleh sector non primer terutama industry

Chenery menyatakan bahwa proses transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor.

Y_i = Di + (X_i-M_i) + _ij

            Dimana        Yi= output bruto industry manufaktur

                                 Di= permintaan domestic untuk konsumsi

                                 X-M = perdagangan neto (ekspor-impor)

                                 Yij= penggunaan produk oleh perusahaan menufaktur sebagai input

Kenaikan produksi sektor manufaktur merupakan kontribusi 4 faktor:

a.        Kenaikan permintaan domestic

b.       Peningkatan ekspor

c.        Substitusi impor

d.       Perubahan teknologi

Kelompok LDCs mengalami proses transisi ekonomi yang pesat dengan pola dan proses yang berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan antar negara:

a.        Kondisi dan struktur awal ekonomi DN (memiliki industry dasar atau tidak)

b.       Besar pasar DN (tergantung pada pertumbuhan penduduk)

c.        Pola distribusi pendapatan (merata atau tidak)

d.       Karakteristik industrialisasi (strategi pembangunan industry apakah ada industry yang diunggulkan)

e.       Keberadaan SDA (keberadaan kualitas dan kuantitas SDA) 

f.         Kebijakan perdagangan LN (kebijakan tertutup/protektif indystri DN atau terbuka/promosi ekspor).

SOAL

1.       Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, adalah pengertian dari….

a.       Sistem Ekonomi

b.      Sitem Politik

c.       Sistem

d.      Liberalisme

2.       Konteks penyelenggaran kenegaraan, termasuk dalam konteks benang merah….

a.       Liberalisme

b.      Demokrasi

c.       Desentralisme

d.      Egalitarianism

3.       Sistem ekonomi yang mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi, atau factor-faktor produksi dan terdapat keluasan bagi orang perorangan dalam memiliki sumber daya, merupakan pengertian dari….

a.       Sistem Ekonomi Sosialisme

b.      Sistem Ekonomi Kapitalisme

c.       Sistem Ekonomi

d.      Sistem Politik

4.       Yang bukan merupakan 3 persoalan pokok ekonomi….

a.       What

b.      How

c.       When

d.      For whom

5.       Cara pemerintah dalam mengendalikan sistem ekonomi Indonesia….

a.       Membiarkan pengangguran bertambah banyak

b.      Membuka lapangan kerja dan mengatur prioritas tempat usaha

c.       Mengatur upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standard kehidupan minimum yang layak.

d.      B dan C benar

6.       Pada tahun keberapakah bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok masuk ke Indonesia….

a.       1000 sampai 2000 sebelum masehi

b.      2000 sampai 3000 sesudah masehi

c.       1990 sesudah masehi

d.      4000 sebelum masehi

7.       Sebutkan peraturan yang dibentuk oleh VOC….

a.       Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kecuali VOC

b.      Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC

c.       Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC

d.      Benar semua

8.       Sistem tanam paksa yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Merupakan pengertian dari….

a.        Cultuurstelsel (Cultivation System)

b.       Sistem tanam paksa

c.        Sistem ekonomi kapitalis liberal

d.       Salah semua

9.       Pada masa apa Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi….

a.       Masa pendudukan jepang

b.      Masa orde baru

c.       Masa orde lama

d.      Masa pra-sejarah

10.   Siapakah presiden di Indonesia yang mengawali masa reformasi….

a.       Susilo Bambang Yudhoyono

b.      Megawati Soekarnoputri

c.       B.J Habibie

d.      Soeharto

11.   Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Merupakan pengertian dari….

a.       Sumber Daya Manusia

b.      Sumber Daya Alam

c.       Komponen Biotik

d.      Komponen Abiotik

12.   Apa saja yang termasuk Komponen Abiotik….

a.       Hewan

b.      Tumbuhan

c.       Minyak Bumi

d.      Mikroorganisme

13.   Sumber Daya Alam yang tidak dapat di perbaharui….

a.       Emas

b.      Sinar Matahari

c.       Air

d.      Tumbuhan

14.   Tujuan kebijakan Sumber Daya Alam….

a.       Untuk keperluan sepihak

b.      Untuk kemakmuran seluruh masyarakat

c.       Menempatkan sumberdaya alam hanya sebatas komoditi yang diorientasikan untuk memenuhi kepentingan pasar

d.      Salah Semua

15.   Kerugian atas penguasaan asing dalam Sumber Daya Alam Indonesia….

a.       Sumber Daya Alam Indonesia murni dikuasai oleh masyarakat Indonesia

b.      Perekonomian Indonesia dikuasi oleh bangsa asing

c.       A dan B benar

d.      A dan B salah

16.   Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, adalah pengertian dari….

a.       Pertumbuhan Ekonomi

b.      Produk Domestik Bruto

c.       Pendapatan Nasional

d.      Salah semua

17.   Proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, adalah pengertian dari….

a.       Pertumbuhan Ekonomi

b.      Produk Domestik Bruto

c.       Pendapatan Nasional

d.      Salah semua

18.   Pertumbuhan Ekonomi bersumber pada….

a.       Permintaan Agregat (AD)

b.      Penawaran Agregat (AS)

c.       Salah Semua

d.      Benar Semua

19.   Dibawah ini merupaka keuntungan dari Pertumbuhan Ekonomi, kecuali….

a.       Menurunnya tingkat kemiskinan

b.      Menciptakan Lapangan kerja

c.       Meningkatnya tingkat pengangguran

d.      Pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata

20.   Faktor-faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain….

a.       Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

b.      Produktivitas tenaga kerja per sector secara keseluruhan

c.       Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negri melalui ekspor impor

d.      Benar semua